PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN ANGGOTA DPRD BERDASARKAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN BOGOR
Abstract
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
DAFTAR PUSTAKA
A.Hamid S Attamimi, “Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional”, Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Asysyafi’iah, Jakarta, 17 Maret 1989
Hasbullah F. Sjawie, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi”, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Nandang Alamsah Dkk, “Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan”, Unpad Press, Bandung, 1990
Ni’matul Huda, “Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005
Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana, Jakarta, 2008
Rozali Abdullah, “Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”, Mandar Maju, Bandung, 2000
Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Sampur Dongan Simamora &Mega Fitri Hertini, “Hukum Pidana Dalam Bagan”, FH Untan Press, Pontianak, 2015
Teguh Prasetyo, “Hukum Pidan”a,Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor.08/DPR RI/i/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR.RI Tanggal 27 September 2005.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.
DOI: http://dx.doi.org/10.61802/if.v3i1%20Juni.503
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright © Universitas Bung Karno IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.