Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kereta Commuter Indonesia
Penulis
DOI
10.59017/setara.v4i2.417
Kata Kunci:
Sexual Harassment, Women Passengers, Commuter Rail, Consumer Protection, Victim AssistanceAbstrak
This article examines legal protection for women who become victims of sexual harassment in commuter rail services operated by PT Kereta Commuter Indonesia. The issue is significant because mass public transportation can expose female passengers to repeated risks of harassment, while consumer protection principles require service providers to ensure safety, comfort, and proper complaint handling. Using normative juridical research with a statutory approach, the article reviews the relationship between consumer protection law, railway regulation, witness and victim protection law, and the practical measures adopted by KAI Commuter. The study finds that KAI Commuter has taken preventive and responsive steps, including women-only carriages, complaint channels, campaign activities, and support for reporting. However, implementation is still not fully optimal because users continue to experience harassment and victim support facilities remain limited. The article argues that stronger preventive systems, clearer sanctions, and more integrated victim assistance are necessary to make legal protection in commuter rail services more effective.
Referensi
Matlin, M. W. (2011). The psychology of women. Cengage Learning.
Muhammad, A. (2008). Hukum pengangkutan niaga. Citra Aditya Bakti.
Laia, S. W. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi. Jurnal Panah Keadilan, 2(1).
Laia, T. C., & Nurlaela, S. (2020). Evaluasi kualitas pelayanan commuter line berdasarkan perspektif gender. Jurnal Teknik ITS, 9(2).
Lauwtania, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perkeretaapian terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di atas kereta api. Jurnal Binamulia Hukum, 10(1).
Leonardi, A. (2021). Analisis sistem jaringan komunikasi pada penerapan affirmative action KRL Commuter Line Jabodetabek. KAIS Kajian Ilmu Sosial, 2(2).
Mariana Montisa, & Daya, A. (2022). Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang. Jurnal Hukum Responsif, 11(2).
Pangaribuan, H. T. (2015). Hubungan pelecehan seksual dan motivasi kerja pada pekerja di Kalibaru Cottage Banyuwangi [Skripsi, Universitas Jember].
Rasyid, L. M., & Asmara, R. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Hukum.
Sulandjari, R. (2017). Literasi media sebagai pengantisipasi pelecehan seksual pada anak dan remaja. Majalah Ilmiah Inspiratif, 2(3).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
KAI Commuter. KAI Commuter lakukan kampanye anti pelecehan dan kekerasan seksual di transportasi publik bersama YLKI dan Komnas Perempuan. Retrieved January 23, 2023, from https://www.krl.co.id/
Michella, W. 70 kasus pelecehan seksual terjadi di KRL sepanjang 2022, terbanyak dari lintas Bogor. Retrieved March 23, 2023, from https://megapolitan.okezone.com/
