Konstruksi Hukum Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum di Indonesia
Penulis
DOI
10.59017/setara.v3i1.309
Kata Kunci:
Legal Certainty, Legal Protection, Determination of Elected Candidates, General Elections, House of RepresentativesAbstrak
The purpose of this paper is to explain legal certainty regarding the determination of elected candidates for members of the House of Representatives and legal protection for candidates who obtain the highest votes in general elections but are not determined as elected candidates by the General Election Commission. This study uses normative juridical legal research. The results describe the legal certainty of determining elected candidates for members of the House of Representatives under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the legal protection for candidates who receive the highest votes but are not determined as elected candidates by the General Election Commission. In the 2019 election, the determination of elected candidates became a legal problem because the process of determining Gerindra Party candidates for the House of Representatives was considered inconsistent with election law following the South Jakarta District Court Decision Number 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.
Referensi
Imamulhadi. (2017). Ikhtisar ilmu hukum. K-Media.
Muhammad, E. (2017). Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia. PT Refika Aditama.
Salim H. Hs., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat). Rajawali Pers.
Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Sinar Grafika.
Hapsoro, F. L., & Ismail. (2019). Tinjauan yuridis tindak pidana pemilu dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat. Jurnal Hukum Justitia et Pax, 35(1).
Hapsoro, F. L., & Ismail. (2020). Pengusungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bentuk presentasi daerah. Jurnal Yudisial, 13(1).
Ismail. (2016). Efektifitas pengawasan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam perspektif pencegahan pelanggaran pemilu. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 9(2).
Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2).
Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaharuan demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(2).
Komisi Pemilihan Umum. (2019). Pemilu 2019. https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019
Lektur.ID. (2021). Arti kepastian hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.lektur.id/kepastianhukum
Kamus Hukum. (2022). Kepastian hukum. https://kamushukum.web.id/?s=kepastian+hukum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (2019).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.
