Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Penulis

  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis
  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis
  • Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia Penulis

DOI

10.59017/setara.v3i1.249

Kata Kunci:

Propaganda, Radicalism, Terrorism, Social Media, Countermeasures

Abstrak

Terrorists have penetrated people's lives like a virus, and terrorism has spread for decades across various groups in Indonesia. Whereas in the past this spread exploited educational institutions and places of worship, the presence of social media now makes the transmission of radicalism much easier. Radical ideas are instilled by terrorist groups through propaganda conducted in a closed and systematic manner, making detection and prevention difficult for security forces. This study examines how to counter the spread of radical propaganda through social media. The research aims to identify and analyze countermeasures against the spread of radical propaganda through social media. The method used is normative juridical research. Laws and regulations together with various forms of literature serve as the materials for this research. The study finds that strict criminal sanctions for the spread of radical propaganda through social media are not expressly provided in the Counterterrorism Law, and current efforts remain focused on repressive law enforcement. Densus 88 AT cannot effectively enforce the law against actors spreading radical propaganda who have not yet committed acts of terrorism. Through non-penal means, counterterrorism begins with cyber patrols conducted by BNPT and the Police in cooperation with the Ministry of Communication and Information to take down radical propaganda content on social media.

Referensi

Ahab. (2015). Radikalisme: Pengertian, sejarah, ciri, kelebihan dan kekurangan. Ilmu Dasar.

Ashshofa, B. (2010). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.

Bakti, A. S. (2016). Deradikalisasi dunia maya: Mencegah simbiosis terorisme dan media. Daulat Press.

Fajar ND, M., & Ahmad, Y. (2010). Dualisme penelitian normatif dan hukum empiris. Pustaka Pelajar.

Golose, P. R. (2015). Invasi terorisme ke cyberspace. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Karnavian, M. T. (2015). Explaining Islamist insurgencies: The case of al-Jamaah al Islamiyah and the radicalisation of the Poso conflict, 2000--2007. Imperial College Press.

Sinaga, O., Ramelan, P., & Montratama, I. (2018). Terorisme kanan Indonesia, dinamika dan penanggulangannya. Elex Media Komputindo.

Soekanto, S. (2008). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021). Strategi pemerintah daerah terkait pencegahan paham radikalisme agama di Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, 5(1), 1--23.

Galamas, F. (2015). Terrorism in Indonesia: An overview. Research Papers, 4.

Musfia, N. W., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2017). Peran perempuan dalam jaringan terorisme ISIS di Indonesia. Journal of International Relations, 3(4), 174--180.

Putri, S. D., & Wahyudi, F. E. (2019). Cyber terrorism: Strategi propaganda dan rekrutmen ISIS di internet dan dampaknya bagi Indonesia tahun 2014--2019. Journal of International Relations, 5(4).

Sari, B. D. A. C. (2017). Media literasi dalam kontra propaganda radikalisme dan terorisme melalui media internet. Jurnal Prodi Perang Asimetrik, 3(1).

Wibowo, K. T., dkk. (2022). Penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia.

Widiatno, A. (2018). Tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana terorisme dalam menyebarkan propaganda melalui media sosial. Jurnal Hukum, 1(1).

BBC News Indonesia. (2020). Ditemukan, perpustakaan online raksasa milik kelompok milisi 'berisi propaganda dan tips menjadi teroris yang lebih baik'. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54022135

Detik News. (2021). Ledakan di depan Gereja Katedral Makassar diduga bom bunuh diri. https://news.detik.com/berita/d-5510905/ledakan-di-depan-gereja-katedral-makassar-diduga-bom-bunuh-diri

Ruang Obrol. (2019). Indonesia, WNI simpatisan ISIS kembali: Tanggung jawab siapa?. https://www.ruangobrol.id/2019/07/11/fenomena/indonesia/wni-simpatisan-isiskembali-tanggung-jawab-siapa/

The Washington Free Beacon. Retrieved November 10, 2022, from https://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (2018).

Diterbitkan

2022-06-06

Cara Mengutip

Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. (2022). SETARA : Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 36-48. https://doi.org/10.59017/setara.v3i1.249